Kamis, 13 November 2008
CANBERRA, KOMPAS - Pemerintah Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bersama-sama mencegah dan memberantas aksi terorisme. Kerja sama di bidang antiterorisme di antara kedua negara sejauh ini dinilai sangat baik dan maju.
Menlu RI Hassan Wirajuda dan Menlu Australia Stephen Smith menegaskan itu seusai memimpin delegasi negara masing-masing pada Forum Menteri Australia-Indonesia (AIMF) Ke-9 di Canberra, Rabu (12/11).
”Forum berjalan dengan sukses dan produktif membicarakan persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan kedua negara,” kata Smith.
Australia memuji tindakan Pemerintah Indonesia menangkap dan mengadili tokoh teroris. ”Indonesia memiliki catatan yang baik dalam penanganan terorisme. Kami menghormati itu dan akan melakukan kerja sama lebih baik lagi,” ujar Smith.
Forum juga sepakat memperbarui Nota Kesepahaman (MOU) RI-Australia dalam Kontraterorisme. Kemajuan pemberantasan terorisme merupakan pengembangan dari Kesepakatan Lombok yang meliputi kerja sama penegakan hukum, pengawasan perbatasan, maritim dan keamanan transportasi, pendampingan hukum, serta penanganan ancaman teroris di bidang kimia, biologi, radiologi, hingga nuklir.
Selain pemberantasan teroris, kedua negara juga sepakat melakukan kerja sama di bidang penegakan hukum, termasuk kerja sama di antara lembaga kepolisian. Kerja sama di bidang ini terutama meliputi aksi kejahatan transnasional yang terorganisasi, khususnya penyeludupan dan perdagangan manusia, obat terlarang, dan terorisme.
Pertemuan sukses
Menlu Hassan Wirajuda juga menegaskan, pertemuan AIMF berlangsung sukses. AIMF ini lebih merinci kesepakatan-kesepakatan kedua negara yang dipayungi oleh Kesepakatan Lombok. ”Selain masalah politik dan keamanan, isu kebudayaan yang melibatkan warga Australia dan Indonesia juga dibicarakan,” ujar Hassan.
Smith menegaskan, pemerintahnya akan memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar 6 juta dollar Australia (Rp 43,2 miliar) sebagai bagian dari dukungan negara itu pada demokrasi Indonesia.
Dana bantuan itu akan disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Australia. Pada Pemilu 1999, Australia memberikan bantuan pemilu sebesar 15 juta dollar Australia dan pada pemilu berikutnya mereka membantu 12 juta dollar Australia.
”Australia sangat mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia,” ujar Smith.
Pendanaan pemilu tersebut akan diberikan melalui KPU Australia. Mereka akan memberikan pendampingan dan melatih para pelaksana pemilu di KPU sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat penting untuk menjaga kestabilan kawasan.
Hassan mengatakan, Indonesia telah melakukan transisi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi. ”Akan tetapi, untuk keberhasilan demokrasi tersebut, Indonesia membutuhkan konsolidasi dan penguatan demokrasi,” katanya.
Pertemuan AIMF berlangsung di gedung Parlemen Australia dan diikuti enam menteri Australia dan enam menteri Indonesia. Dari pihak Indonesia hadir Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.
Dari pihak Australia, Menlu Stephen Smith, Menteri Perdagangan Simon Crean, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Senator Chris Evans, Menteri Perubahan Iklim dan Air Senator Penny Wong, Menteri Lingkungan Hidup Peninggalan Sejarah dan Seni Peter Garrett, Jaksa Agung Robert McClelland, Menteri Dalam Negeri Bob Debus.
sumber: kompas.com
