Riyadh, (ANTARA News) - Masyarakat Arab Saudi, Ahad, menyambut gembira perombakan luas pemerintah oleh Raja Abdullah sebagai langkan berani ke depan, satu hari setelah ia memecat dua tokoh agama konservatif dan menunjuk wanita menteri pertama di negara itu.
"Pembaruan yang berani," surat kabar Al-Hayat mengatakan dalam berita utamanya seperti diberitakan AFP. Saudi Gazette menyatakan perombakan itu merupakan "dorongan bagi pembaruan" di kerajaan Muslim tersebut.
"Segalanya fantastis. Inilah yang telah kami perjuangkan," kata Ibrahim Mugaiteeb, pemimpin Human Rights First Society, yang telah berjuang melawan pemerintah dalam isu HAM.
Pada Sabtu, Abdullah mengumumkan perombakan besar pertama pemerintah sejak ia menjadi raja Agustus 2005, dengan menunjuk empat menteri baru, dan mengganti sejumlah pemimpin penting pengadilan dan merombak Dewan Ulama, badan ulama penting yang interpretasinya mengenai aturan Islam melandasi kehidupan sehari-hari di kerajaan itu.
Raja juga menunjuk 79 anggota baru lembaga konsultatif Dewan Syura, kata Al-Hayat.
Dalam perubahan besar yang tampaknya ditujukan pada ulama konservatif yang mendominasi pengadilan, ia mengganti kepala Dewan Pengadilan Tertinggi Sheikh Saleh al-Luhaidan, yang dikatakan aktivis Saudi telah merintangi pembaruan selama bertahun-tahun.
Ia juga mengganti kepala polisi agama Muttawa, Sheikh Ibrahim al-Ghaith, yang telah memimpin kampanye agresif di media bagi pelaksanaan keras adat-istiadat Islam, dan menantang tokoh lain yang lebih liberal dalam pemerintah.
"Perombakan pemerintah Saudi yang diumumkan kemarin tidak hanya perubahan pengawal itu," kata Arab News dalam editorialnya. "Itu pertanda jelas dari perubahan besar di kerajaan ini."
Beberapa pihak telah memprediksikan bahwa perubahan di kerajaan itu dapat datang dari gerakan raja.
Perjuangan menyangkut moralitas publik dan wanita dalam jabatan senior telah muncul selama beberapa tahun, dan tantangan terhadap Islam konservatif meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Kelompok wanita menuntut lebih banyak hak dan dipatahkannya rintangan yang membatasi kesempatan karir mereka: masyarakat minta film diputar di gedung bioskop, yang telah dilarang selama 30 tahun, dan kelompok HAM menuduh hakim Islam melakukan pengadilan kasar dan tidak konsisten.
Dan pekan lalu Puteri Amira at-Taweel, isteri hartawan Pangeran Alwaleed bin Talal, menyampaikan keluhan secara terbuka, meskipun ia dapat mengemudikan mobil di tempat lain di manapun di dunia, ia tidak dapat menyetir mobil di negaranya sendiri, karena hal itu dilarang.
Namun simbolisme perubahan raja itu akan memiliki dampak. Yang paling simbolis adalah penunjukan veteran ahli pendidikan Norah al-Fayez sebagai wakil menteri pendidikan untuk wanita jabatan paling tinggi yang pernah diberikan kepada wanita di kerajaan itu.
Meski demikian, langkah bagi wanita tidak akan sejauh yang banyak orang harapkan. Pada Januari, media Saudi melaporkan bahwa para anggota baru Dewan Syura akan termasuk enam wanita, yang tak terwakili di dewan itu pada masa lalu.
Namun ternyata tidak ada satu wanita pun muncul dalam daftar baru itu.
Yang lebih fundamental adalah perubahan pada kepemimpinan agama di negara itu, yang mendominasi pemikiran dalam pendidikan, pengadilan dan kehidupan sosial.
Penggantian Luhaidan, yang memalukan pemerintah September lalu, ketika ia mengatakan bahwa pemilik saluran televisi satelit yang menyiarkan siaran "tidak bermoral" sebaiknya dibunuh, dipercaya akan mambuka lagi pintu bagi pembaruan.
Hal yang sama mungkin pada Dewan Ulama. Ia telah menunjuk sejumlah anggota baru, dan untuk pertama kali mencakup wakil dari semua empat sekolah hukum agama Sunni.
Sebelumnya hanya sekolah Hambali, sekolah ultra-konservatif yang mendominasi versi Islam Saudi, yang mewakili dewan itu.
Zulfa mengatakan perombakan akan membawa "mentalitas baru, dan berbeda" pada pemerintah.
Penting untuk meyakinkan perubahan itu akan menjangkau ajudan raja yang sangat berkuasa, yang tetap menjabat dalam jabatan yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun, kata pengamat.
Itu termasuk saudara tirinya Mendagri Pangeran Nayef, Menhan Putera Mahkota Sultan dan Gubernur Riyadh Pangeran Salman, dan juga Menlu Pangeran Saud.(*)
