Laweyan (Espos) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo menemukan indikasi pelanggan gelap alias ilegal mencapai 200 pelanggan lebih. Akibatnya, beban biaya pemakaian air PDAM yang dikenakan kepada pelanggan PDAM resmi menjadi tinggi.
Direktur Utama PDAM Solo Singgih Triwibowo saat ditemui Espos, Rabu (18/2), mengatakan, pihaknya mengaku telah menemukan indikasi penyambungan saluran air PDAM secara ilegal di beberapa titik jaringan.
Menurut dia, jumlah pelanggan gelap itu mencapai 200 orang lebih yang sudah masuk ke PDAM dari hasil operasi tim PDAM. Namun Singgih enggan menyebut daerah mana yang paling banyak ditemukan pelanggan gelap itu.
”Kami sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi maraknya pelanggan gelap itu dan akan melakukan penindakan tegas kepada mereka yang terbukti menggunakan jaringan air PDAM tanpa izin. Kami sudah menyiapkan konsultan hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” tandas Singgih.
Lebih lanjut Singgih menguraikan, jika maraknya pemasangan jaringan PDAM secara gelap ini tetap dibiarkan terus, maka berpotensi merusak jaringan air ke pelanggan-pelanggan lainnya yang terdaftar.
Di samping itu, banyaknya pelanggan gelap ini juga bakal berdampak pada tingginya tarif air PDAM yang dibebankan kepada pelanggan resmi. Dengan demikian, terangnya, pelanggan resmilah yang dirugikan.
Sementara itu Sekretaris Komisi III DPRD Solo, Supriyanto saat dihubungi Espos, Minggu (22/2), mengungkapkan, PDAM harus segera bertindak tegas dan segera menentukan langkah-langkah cepat terkait dengan banyaknya pelanggan PDAM ilegal.
Langkah pertama, menurut dia, PDAM harus memutuskan sambungan air PDAM ke pelanggan tersebut. Kendati demikian, langkah-langkah pendekatan ke masyarakat juga harus ditempuh.
Pendekatan
”Pendekatan ke masyarakat itu dibutuhkan manakala ada pelanggan yang benar-benar tidak mengetahui kalau sambungan air PDAM di rumahnya itu tidak resmi. Jika memang ada, PDAM harus mengingatkan pelanggan itu.
Namun kalau warga yang bersangkutan memang sudah mengetahui, maka harus diputus sambungannya. Pelanggan yang resmi saja kalau terlambat bayar rekening air PDAM diputus sambungannya, apalagi yang jelas-jelas ilegal,” tegasnya.
Pascakenaikan tarif air PDAM, ujar Supri, Komisi III terus melakukan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan fraksi dan panitia khusus (Pansus). Pengawasan itu, terangnya, dilakukan dengan turun ke bawah di masyarakat tentang kualitas air bersih dan debit air sudah memadai atau belum.
”Sejauh ini masih bisa dicukupi. Namun bagi pelanggan yang masih mengeluh diharapkan PDAM segera memasang filter-filter yang sudah direncanakan sebelumnya.” - Oleh : Tri Rahayu
