Laweyan (Espos) Belasan pedagang Pasar Gading, Selasa (24/2), mengadu kepada Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) di Rumah Dinas Loji Gandrung.
Hal itu merupakan buntut dari ketidakpuasan mereka terhadap penataan pedagang di pasar percontohan tersebut.
Salah seorang pedagang, Tanto, mengungkapkan masalah berkaitan dengan pembagian los yang dinilai tidak adil. Dia mencontohkan ada seorang pedagang yang memiliki surat hak penempatan (SHP) los berukuran 10 m2 hanya mendapat satu meja oprokan.
Selain itu, ada pula pedagang yang memiliki dua SHP los masing-masing berukuran 1,5x1,3 meter hanya mendapat jatah satu meja los ukuran 1x2 meter.
Pedagang lain, dari kelompok pedagang daging, Murtini, mengatakan kepada Walikota, dirinya dan 10 pedagang daging lainnya, hingga kini belum mendapat tempat. Padahal, meskipun tidak ber-SHP mereka rata-rata sudah berdagang selama lebih dari 15 tahun di pasar itu.
Setelah peresmian, Murtini melanjutkan, kantor lurah pasar tiba-tiba meminta 11 pedagang daging membayarkan uang senilai Rp 20 juta secara tunai, tak boleh dicicil. Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh para pedagang tersebut, Walikota Solo, Jokowi mengatakan, akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP).
Jokowi menambahkan, dari keterangan para pedagang itu, juga dari laporan yang diterima dari sejumlah pihak, dirinya memang sudah menduga ada yang tidak beres dengan penataan Pasar Gading. Padahal, Jokowi mengaku sejak awal sudah mewanti-wanti agar dalam pembagian los, kios, maupun oprokan di pasar manapun harus transparan. ”Rupanya ada yang belum bisa memahami visi saya dalam penataan pasar tradisional,” kata dia.
Parkir ilegal
Sementara itu, UPTD Parkir gagal menemukan karcis parkir ilegal dalam Sidak yang digelar di Pasar Gading, Selasa. Namun demikian, UPTD akan menggelar pemeriksaan ulang hari ini, Rabu (25/2).
Demikian ditegaskan Kepala UPTD Parkir, Sutrisno ketika dihubungi Espos. Dia menambahkan, pihaknya hari ini bertekad bertemu koordinator parkir Pasar Gading untuk mengklarifikasi beredarnya karcis parkir ilegal.
”Mungkin tahu kalau kami sedang Sidak, jadi Jukir memberi karcis parkir yang asli. Bukan yang warna pink itu,” ujarnya.
Dalam Sidak kemarin, Trisno menambahkan, dirinya juga gagal bertemu koordinator pengelola parkir.
Lurah Pasar Gading, Latif Nurbana mengaku belum mendapat informasi tentang beredarnya karcis parkir ilegal di wilayah kerjanya. Yang dia terima hanya sebatas keluhan dari pedagang lantaran tarif parkir naik dua kali lipat, dari Rp 500 menjadi Rp 1.000,” jelasnya.
Latif menambahkan, tarif Rp 1.000 sangat memberatkan pedagang. Pasalnya, pembeli yang datang ke Pasar Gading bukan berasal dari golongan ekonomi atas. - Oleh : shs/aps
