Senin waktu setempat atau Selasa (3/3) WIB, Departemen Kehakiman AS mempublikasikan sembilan memo internal yang mengungkapkan bagaimana pemerintahan Bush menciptakan hukum baru yang memungkinkan dijalankannya sejumlah kebijakan kontroversial, khususnya terkait masalah terorisme pascaserangan 11 September 2001.
Pengungkapan sejumlah memo internal tersebut dilakukan beberapa jam setelah Jaksa Agung Eric Holder membatalkan sejumlah strategi antiteror yang diterapkan semasa pemerintahan Bush. Salah satu memo dari tahun 2002 yang ditulis oleh John Yoo yang saat itu menjabat Asisten Jaksa Agung, menyebutkan bahwa kekuasaan untuk mencabut kebebasan individu yang tertangkap dalam operasi antiterorisme hanya dimiliki oleh presiden.
Memo itu juga menyebut militer berhak melakukan penggerebekan terhadap tersangka teroris tanpa perlu menunjukkan surat perintah penggeledahan atau penangkapan. - Oleh : bas/Rtr
| 
