Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, memaparkan kesuksesan Forum Demokrasi Bali (BDF), yang telah diselenggarakan pada 10-11 Desember 2008, sebagai forum interpemerintah pertama di Asia yang membahas demokrasi seraya mengimbau peserta High Level Segment (HLS) Sidang Dewan HAM untuk turut serta dalam forum itu.
Menurut keterangan resmi dari Perutusan Tetap RI pada PBB dan Organisasi Internasional lain di Jenewa, yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, pernyataan itu disampaikan oleh Menlu dihadapan High Level Segment dalam Sidang ke-10 Dewan HAM yang bertempat di Palais des Nations, Kantor PBB Jenewa, Swiss.
Menlu juga menyampaikan bahwa pembangunan, HAM dan demokrasi merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. Korelasi antara pembangunan dan demokrasi tercermin pada kenyataan bahwa pembangunan ekonomi kondusif bagi demokratisasi.
Untuk itu, lanjut Menlu, pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai apabila demokratisasi terabaikan sebab rakyat pada akhirnya akan menuntut kebebasan berpolitik serta pemenuhan hak sipil dan politik sebagaimana yang telah dialami di Indonesia antara 1970 dan 1990-an.
Menlu menilai memberikan perhatian yang berlebihan terhadap pembangunan ekonomi dan mengabaikan perkembangan politik merupakan resep bagi terjadinya multi krisis. Untuk itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan politik.
Pada kesempatan tersebut, Menlu RI juga telah menyampaikan perkembangan KTT ASEAN dihadapan Dewan HAM. Disampaikan bahwa telah disepakati suatu peta jalan baru untuk tercapainya integrasi penuh ASEAN pada tahun 2015 yang mencakup integrasi politik, keamanan, ekonomi dan sosial politik.
Berdasarkan Piagam ASEAN yang baru, negara-negara anggota saat ini aktif melakukan pemajuan pembangunan politik, pemajuan dan perlindungan HAM, serta pemerintahan yang bersih dalam agenda kerjasama ASEAN.
Piagam ASEAN, kata Menlu, juga telah memberikan mandat bagi dibentuknya badan HAM ASEAN yang diharapkan akan selesai pada Juli 2009. Indonesia berharap badan HAM tersebut dapat menjadi badan yang kredibel, efektif, sehingga dapat memberi keseimbangan pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.
Menlu RI juga menegaskan bahwa konsep demokrasi dan HAM sudah terbentuk secara kuat dalam diskursus antar-pemerintah dan yakin bahwa kemajuan pada akhirnya akan tercapai.
High Level Segment Sidang ke-10 Dewan HAM kali ini secara resmi dibuka oleh Presiden Dewan HAM Martin Uhumoibi (Nigeria) dan Komisaris Tinggi HAM, Navanethem Pillay, pada 2 Maret 2009 dan dihadiri oleh tiga Wakil Perdana Menteri, 71 Menteri dan Pejabat Tinggi lainnya dari berbagai negara. Sesi ke-10 Dewan HAM sesuai rencana akan berlangsung sampai tanggal 27 Maret 2009.(*)
