BALAIKOTA (Joglosemar): Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum bisa memberikan solusi konkret terkait kendala biaya operasional untuk membagi kartu pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) tahun ini. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Supradi Kertamenawi menjelaskan pihaknya baru akan bersikap setelah ada laporan resmi. “Kesulitan yang terjadi saat ini belum sampai ke saya, jadi saya belum bisa memutuskan apa-apa. Nunggu persoalan itu naik dulu,” kata Supradi, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (3/4). Disinggung tentang kemungkinan pengalokasian anggaran untuk biaya pendistribusian kartu pembayaran BLT itu, Supradi enggan memberikan jawaban secara detail. “Saya belum tahu ada pos anggaran untuk itu di kelurahan. Nah, kalau nanti alokasi anggaran tidak sesuai RAK, malah akan jadi masalah,” jelasnya. Tidak adanya biaya operasional dalam pembayaran BLT tahun ini cukup menyulitkan PT Pos Indonesia (persero) cabang di masing-masing wilayah. Pasalnya, guna menjamin pembayaran BLT itu tepat sasaran, PT Pos Indonesia (persero) cabang di masing-masing wilayah harus mencetak kartu pengganti untuk mencairkan dana BLT. Tidak hanya PT Pos Indonesia (persero) cabang yang harus memutar otak agar penyaluran BLT tahun ini sukses tanpa ekses. Hal ini juga akan menyeret pihak kelurahan. (ena) | 
