SANGKRAH (Joglosemar): Honor dan biaya operasional untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal, pelaksanaan pemungutan suara tinggal enam hari lagi.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Solo diminta untuk segera mencairkan honor dan biaya operasional untuk KPPS karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran tugas KPPS di lapangan.
Mujiono, Ketua KPPS 17 Kelurahan Sangkrah mengungkapkan, belum turunnya biaya operasional untuk KPPS sebesar Rp 350.000 itu, pihaknya belum bisa mempersiapkan apapun terkait penyelenggaraan Pemilu mendatang, seperti sewa tenda, kursi dan sound system.
Biaya operasional ini sangat penting untuk memperkirakan penggunaan anggaran. “Tidak ada dana, kita sulit memperkirakan penggunaan anggaran. Padahal, untuk urusan konsumsi misalnya, itu kan harus dipersiapkan jauh hari. Semuanya pasti membutuhkan konsumsi pada hari itu,” terang Mujiono kepada wartawan saat ditemui di SD Cokroaminoto Kelurahan Sangkrah, Jumat (3/4).
Ia berharap, KPUD Kota Solo segera memberikan kejelasan pencairan biaya operasional dan honor bagi petugas KPPS, minimal Senin (6/4), anggaran sudah bisa turun sehingga waktu untuk mempersiapkan segalanya lebih longgar.
Apalagi, tambahnya, dengan tidak adanya dana operasional, ia merasa kesulitan mengkoordinasikan anggotanya untuk mempersiapkan segala kebutuhan saat hari H nanti.
Bahkan, menurut Sarto, anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Sangkrah, ketua KPPS terpaksa harus mengeluarkan dana talangan untuk menutup kebutuhan pelaksanaan Pemilu mendatang, seperti biaya fotokopi dan biaya untuk menggelar rapat koordinasi.
KPUD Kota Solo hanya mengalokasikan anggaran Rp 35.000 untuk rapat. Sementara, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu, setidaknya dibutuhkan rapat koordinasi yang intens, bukan hanya sekali saja.
KPUD Kota Solo diharapkan segera mencairkan biaya operasional bagi KPPS karena hal ini akan berdampak signifikan pada kelangsungan kerja petugas KPPS.
Ketua PPS Kelurahan Sangkrah Asmuni menambahkan, jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) Juni 2008 lalu, honor dan biaya operasional untuk KPPS sudah turun sejak dua minggu sebelum hari H. “Karena dana sudah turun jauh hari sebelumnya, sehingga dua minggu sebelum hari H, kita sudah bisa santai,” ungkap Asmuni. (ena)
