Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, berbagai masalah yang timbul dalam pemungutan suara 9 April lalu, termasuk masalah daftar pemilih tetap (DPT), harus segera ditangani serius untuk menjamin terlaksananya proses Pemilu yang baik.
"Permasalah ini mesti mendapat solusi yang tepat. Kalau tidak, akan timbulkan hal-hal yang tidak baik bagi keberlanjutan pemilu 2009," kata Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat di Kantor Presiden Jakarta, Rabu yang dihadiri sejumlah gubernur dan menteri kabinet Indonesia Bersatu.
Kepala Negara menyatakan meskipun penyelenggaraan pemilu merupakan domain dari Komisi Pemilihan Umum namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kapasitasnya sesuai undang-undang harus membantu agar penyelenggaraan perhelatan politik itu dapat berlangsung baik.
"Menurut UU, KPU ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Namun bagaimanapun ada kewajiban moral untuk membantu dalam koridor yang dibenarkan UU," katanya.
Atas maksud tersebut, kata Presiden, maka digelar rapat yang dihadiri oleh beberapa gubernur dan sejumlah menteri untuk memberikan laporan mengenai kondisi riil yang terjadi di lapangan kepada presiden sehingga bisa dijadikan masukan dan rekomendasi dari pemerintah bagi KPU.
"Yang saya harapkan untuk bisa disampaikan oleh gubernur secara ringkas adalah gambaran riil di lapangan di provinsi masing-masing," katanya.
Ditambahkannya, hal yang kedua untuk bisa disampaikan adalah permasalahan-permasalahan yang riil yang terjadi di lapangan.
"Kemudian saya senang kalau bisa mendengarkan mengapa permasalahan itu terjadi. Dan kemudian menjadi porsi dan kewenangan saudara, langkah apa yang kemudia diambil," tegas Presiden.
Menurut Kepala Negara pertemuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dan menghadirkan gubernur dalam jumlah yang lebih banyak. Yudhoyono juga mengatakan pertemuan siang hari ini merupakan kelanjutan dari video conference pada 8 April 2009 yang lalu.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Bali I Made Mangku Prastika, dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin.
Sementara dari jajaran kabinet Indonesia bersatu hadir Wapres M Jusuf Kalla, Kepala BIN Syamsir Siregar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri Mardiyanto, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt Menko Perekenomian Sri Mulyani Indrawati, dan Menkumham Andi Mattalatta.
(*)
COPYRIGHT © 2009
