Wina (ANTARA News/AFP) - Korea Utara telah minta inspektur IAEA untuk pergi dan mengatakan negara itu akan mengaktifkan kembali semua fasilitas nuklirnya, badan pengawas nuklir PBB mengatakan, Selasa, setelah Pyongyang meninggalkan pembicaraan pelucutan senjata enam-negara.
"Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) hari ini telah memberitahu inspektur IAEA di fasilitas Yongbyon bahwa negara itu akan menghentikan dengan segera semua kerjasaama dengan IAEA," jurubicara Marc Vidricaire dari Badan Energi Atom Internasional mengatakan dalam satu pernyataan.
"Negara itu telah minta pembersihan semua peralatan penahanan dan pengamatan, setelah mana, inspektur IAEA tidak lagi akan diberi akses ke fasilitas tersebut.
"Inspektur-inspektur itu juga telah diminta untuk meninggalkan DPRK pada waktu secepat mungkin," ia menambahkan.
"DPRK juga memberitahu IAEA bahwa negara itu telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali semua fasilitas dan meneruskan pemrosesan kembali bahan bakar yang tersisa."
Korea Utara mengumumkan Selasa pagi bahwa negara itu akan meninggalkan pembicaraan pelucutan senjata nuklir enam negara dan memulai lagi program senjata atomnya sebagai protes atas kutukan PBB pada peluncuran roketnya 5 April lalu.
Korea Utara "akan memperkuat alat penangkis nuklirnya untuk pertahanannya dengan semua cara", kata pernyataan dari kementerian luar negeri Korut yang disiarkan oleh KCNA.
"Kami akan melakukan langkah-langkah untuk memulihkan fasilitas nuklir yang telah dicacatkan...dan memproses kembali bahan bakar yang telah digunakan yang datang dari reaktor nuklir percobaan," kantor berita itu menambahkan.
Pyongyang telah mencacatkan reaktor di Yongbyon yang menghasilkan plutonium kualitas-senjata sebagai bagian dari perjanjian enam negara Februari 2007.
Pengumuman Selasa tiba beberapa jam setelah Dewan Keamanan dengan suara bulat menyetujui pernyataan yang mengutuk peluncuran Korut 5 April lalu, yang organisasi itu katakan bertentangan dengan resolusi yang disahkan setelah uji coba rudal dan nuklir Korea Utara pada 2006.
Dewan setuju untuk memperketat sanksi yang dimandatkan menurut Resolusi 1718 PBB yang tidak dijalankan di tengah harapan akan kemajuan dalam denuklirisasi.
Pyongyang memuji apa yang negara itu katakan sebagai peluncuran satelit komunikasi yang bersejarah sepekan lalu.
Namun AS dan sekutu-sekutunya mengatakan bukan satelit yang telah dideteksi di orbit, dan tujuan Utara adalah untuk menguji coba rudal jarak jauh. (*)
COPYRIGHT © 2009
