Solo (Espos)-Penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD-Perubahan tahun 2009 terancam molor, lantaran terhambat pergantian anggota Dewan periode 2004-2009 dengan anggota Dewan periode 2009-2014.
Oleh karenanya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta segera membuat draf Raperda APBD-Perubahan dan segera diajukan setelah pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Solo dan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2008 selesai. Berdasarkan agenda Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Solo, Walikota Solo bakal menyampaikan jawaban atas pandangan umum enam fraksi DPRD tentang LKPj Walikota pada Kamis (16/4) ini.
Wakil Ketua DPRD Solo RM Kusrahardjo saat ditemui wartawan, Rabu (15/4), mengatakan, pembahasan APBD-Perubahan 2009 mestinya bisa diawali oleh anggota Dewan lama setelah proses LKPj Walikota dan LPj APBD 2008 usai. Jika sampai purna tugas anggota Dewan lama, ternyata pembahasan APBD-P tersebut belum selesai, imbuhnya, bisa diserahkan kepada anggota Dewan baru setelah membentuk alat kelengkapan Dewan.
Wakil Ketua DPRD Solo Alqaf Hudaya saat ditemui Espos, menambahkan, kemungkinan anggota Dewan baru bakal memasuki Gedung Dewan pada Agustus mendatang. Tugas kali pertama mereka, kata dia, akan membentuk alat kelengkapan Dewan, seperti komisi, Panmus, panitia anggaran (Panggar), Badan Kehormatan (BK) dan alat kelengkapan DPRD lainnya.
"Berdasarkan perhitungan tersebut, maka anggota Dewan baru baru bisa melakukan pembahasan APBD-P pada Oktober mendatang. Setelah disusul pembahasan KUA dan PPAS APBD 2010, padahal waktunya cukup mepet. Oleh karenanya penetapan APBD-P 2009 dan APBD 2010 diperkirakan bakal molor dari jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.
Dikatakan Alqaf, untuk antisipasi kemungkinan molornya pembahasan APBD-P 2009 dan APBD 2010 itu, tergantung pada kesiapan Pemkot untuk menyiapkan draf Raperda APBD-P 2009 secepatnya. Dia berharap draf Raperda itu bisa masuk ke DPRD pada Juni mendatang.
Oleh: Tri Rahayu
